Samarinda, Sekala.id – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti, angkat bicara keras terhadap kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi. Ia mengecam kebijakan tersebut dan menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketimbang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Pemerintah saat ini seperti terjebak dalam paradigma lama, mengutamakan infrastruktur dan melupakan SDM. Padahal, masa depan bangsa ini sangat bergantung pada kualitas SDM yang kita miliki saat ini,” tegas Damayanti.
Menurutnya, infrastruktur yang megah tanpa didukung SDM unggul bagaikan pajangan tak bernyawa. “Mau semegah apapun infrastrukturnya, jika tidak dioperasikan oleh SDM lokal yang mumpuni, apa gunanya? Sama saja kita dijajah di negeri sendiri oleh orang-orang yang lebih terampil dari luar,” kritiknya pedas.
Sebagai politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Damayanti menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah mempersiapkan SDM yang siap sedia menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan UKT justru menjadi batu sandungan bagi akses pendidikan bagi masyarakat lokal.
“Kita dituntut untuk bersaing, tapi di mana peran pemerintah dalam hal ini? Seharusnya pemerintah aktif dalam mempersiapkan SDM kita untuk pembangunan yang akan datang,” tandasnya.
Damayanti berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan UKT dan mengalihkan fokusnya pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM.
“Jangan sampai bangsa ini kehilangan generasi terbaiknya hanya karena terbentur biaya pendidikan yang tinggi,” pungkasnya. (Ya/El/ADV/DPRD Samarinda)
 di perguruan tinggi. Ia mengecam kebijakan tersebut dan menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketimbang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).){kind=link}